DPRD Coret Usulan Pembangunan Stadion Halut Bertaraf PSSI
Wabup Halut Pemda Juga Bisa Coret Usulan Poker DPRD
TOBELO -Mahabari. Com, Impian Warga Halmahera Utara untuk memiliki Stadion Berstandar PSSI akhirnya pupus. Itu setelah Usulan Pembangunan Stadion sepak bola pada Anggaran Induk APBD Tahun 2024 rupanya Dicoret Oleh DPRD Halut. Sudah begitu DPRD menilai Pembangunan Stadion tidak penting.
Pasalnya alasan tidak disetujui oleh DPRD, karena stadion bukan menjadi program prioritas Daerah. Bahkan DPRD juga beralasan Karena kondisi keuangan Daerah. Sikap DPRD Itu, lansung dibantah oleh Wakil Bupati Halut Muchlis Tapi Tapi dan mengancam Pemda Halut bakal mencoret Seluruh Usulan Program Kerja (Poker) DPRD Halut dan Hiba Rumah Ibadah per Anggota DPRD.
Ketua Komisi III DPRD Halut Sahril Hi. Rauf mengatakan, bahwa rencana pembangunan stadion ini senilai Rp. 10 miliar, program tersebut melekat di Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan setelah di sodorkan RKA, komisi III menilai program stadion ini tidak penting.
“Keuangan Daerah saat ini tidak sehat itu disampaikan langsung oleh Bupati Halut, saat ini masih banyak hak-hak pegawai, Kades, dan lain-lain belum diselesaikan, ini menunjukan bahwa pendapatan Daerah kita tidak stabil, antara harapan dan fakta dilapangan tidak berbanding lurus,”jelasnya, Rabu (22/11).
Kenapa sampai DPRD mencoret ini lanjut politisi Hanura, karena ini buka menjadi skala prioritas, jika ini dimasukan ke dalam belanja Daerah maka di tahun 2024 bawaan hutang Pemda ini cukup besar. Sehingga jangan jadikan ini sebagai beban kas Daerah dan ini bukan soal coret mencoret yang dilihat disini adalah dari mana sumber anggaran untuk membangun stadion.
“Kita harus pelajari sumber anggaran, karena untuk anggaran transfer pusat sudab jelas dan porsi-porsi sudah ada, kecuali DAU anggarannya sebesar Rp. 5,3 milia dan alamat belanja yang itu dikontrak oleh pusat Daerah tidak punya hak untuk mengelola anggaran tersebut,”terangnya.
Disebutkannya, DAU itu ploting anggarannya sudah jelas, seperti pembayaran gaji P3K, Kesehatan, Pendidikan, dan infrastruktur, dari anggaran sebesar Rp. 5,3 miliar itu Daerah hanya mampu mengelola sebesar Rp. 3,80 miliar daru DAU plogren tersebut.
“Pemda hanya mengeloa diangka tersebut, ini artinya Pemda Halut tidak punya kewenangan mengotak-atik anggaran tersebut, makan itu yang menjadi alasan kami untuk mencorer program pembangunan stadion,”ujarnya.
Sahril bilang, jika kedepan Pemda Halut memaksakan untuk membangun stadion tersebut maka DPRD tidak bertanggung jawab ketika ada masalah, karena penolakan itu adalah keputusan politik.”kita lihat saja kedepan jika memang mereka serius untuk membangun, walaupun sudah dicoret oleh DPRD maka sebagai legislatif kami tidak bertanggung jawab,”tukasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Halut Janlis G. Kitong menuturkan, pada prinsipnya apa yang menjadi usulan itu adalah prioritas, jika ada anggaran akan dibangun, karena ada dua program yang diusulakn pertama soal pembangunan stadion dan jalan daru Polres Halut menuju ke Gamhoku.
“Semua ini tergantung kondisi keuangan, jika ada anggaran sudah pasti dibangun, jika tidak ada anggran maka belum dibangun, untuk stdion ini perencanaannya sudah ada sejak tahun 2022 lalu, namun karena kondisi keuangan Halut ini melemah sehingga belum dibangun,”tuturnya
Sementara terpisah Wakil Bupati Halut Muchlis Tapi Tapi mengatakan, Padahal Pembangunan Stadion Sudah direncanakan sejak Tahun 2022.
“Pembangunan stadion ini sda direncnakan sejak thn 2022. Bahkan perencnaannya sudah jalan Tahun 2023,” Ujar Wabup.
Ia menjelaskan bahwa Pembangunan Stadion Awalnya Suda masuk dibatang tubuh APBD Perubahan Tahun 2023, namun Karena waktu yang singkat, maka digeser ke APBD induk 2024.
“ Stadion itu Sudah msuk, di APBD Perubahan 2023, hanya Karena mempertimbangkan waktu plaksnaannya yang singkat, maka di geser ke APBD induk Tahun 2024” Ujarnya.
“Yang bilang Pembangunan Stadion Bola Kaki Halut tidak mendesak itu orang yang tidak peka dengan Publik olahrgawan dan pencinta Bola Kaki di Halut,” Cetus Muchlis
Ia menjelaskan bahwa Halut selama ini tidak memiliki sarana olah raga Sepak bola bertaraf standar PSSI. Jika ini Sudah dicoret Pembangunan Stadion maka, Halut tidak pernah bisa menjadi tuan ruma Bola Kaki yang berskala nasional. Mendengar sikap DPRD Yang mengabaikan kepentingan publik, Wabup Halut beraksi.
“Kalau alasan pihak DPRD karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan maka, Pemda juga bisa mencoret semua usulan Pokir Anggota DPRD ditambah usulan anggaran Hibah per Anggota DPRD untuk bantuan Rumah Ibadah yang diperkirakan total kurang lebih 5 – 7 Miliar.” Ujarnya
Wabup membeberkan bahwa dengan kondisi keuangan daerah yang tidak stabil, tapi DPRD malah Lebih mementingkan diri mereka, tanpa mempedulikan publik. Buktinya DPRD berhasil bangun rumah Dinas Pimpinan DPRD Halut Lengkap dengan mobiler dengan menghabiskan Rp 11 Miliar.
“Jika dibandngkan dengan Pemabungan Satadion Bola Kaki mana lebih penting, kepentingan Publik atau kpentingan intetnal DPRD.” Ujarnya
“Bicara efisiensi Keuangan Daerah ttpi dlm praktek DPRD tidak sensisitif dengan kondisi Keuangan daerah , setiap waktu melakukan perjalanan dinas semua anggota DPRD” Akhirinya
