Breaking News
light_mode
Beranda » Home » 4 Bulan Gaji Pemdes Belum Dibayar, Sejumlah Kades Ancam Demo Pemda Halut

4 Bulan Gaji Pemdes Belum Dibayar, Sejumlah Kades Ancam Demo Pemda Halut

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sen, 17 Apr 2023

MAHABARI, HALUT – Menjelang lebaran Idul Fitri sejumlah Kepala Desa (Kades) sudah beberapa pekan melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait dengan gaji Pemerintah Desa (Pemdes) yang belum di bayar selama 4 bulan, padahal ini adalah hak Pemdes namun masih saja tertunda. Sejumlah kades yang mendatangi kantor BKAD itu yakni Kades Wari, Pitu, Rawajaya, Paca, dan Salube.

Kades Wari Yufianus Maliong mengatakan pihaknya setiap hari mendatangi kantor BKAD untuk memastikan Gaji staf desa namun tidak ada titik terang dari pihak BKAD, setiap hari besar seperti ini pasti ada masalah pembayaran gaji.

“Iya kami ini sudah jenuh dengan kondisi seperti ini, karena gaji kami yang sudah termuat dalam APBD ini, masih saja ada keterlambatan pembayaran padahal ini sudah seharusnya di bayar,”jelasnya Senin (17/4).

Dirinya mengatakan saat ini ada beberapa orang stafnya beragama muslim, sehingga dirinya meminta agar pembayaran gaji ini di percepat karena kebutuhan orang menjelang hari besar ini.”staf desa saya di wari ini ada yang muslim, sehingga saya sebagai kades ini bertanggung jawab atas keterlambatan gaji ini, saat ini mereka punya kebutuhan menjelang lebaran,”ujarnya.

Sementara Kades Rawajaya M. Iksan Madu menuturkan dari beberapa kades yang hadir ini ada kades dari Kecamatan Loloda Kepulauan,  ini artinya mereka sudah jauh-jauh datang ke sini namun tidak ada hasil juga merugikan bagi teman-teman kades yang lain.

“Kades-kades yang datang ke BKAD ini bukan hanya kades-kades dari Tobelo dan Galela namun ada juga dari Loloda, seharusnya Pemda harus memprioritaskan mereka, kami dengan pegawai-pegawai lain juga memiliki hak yang sama, kenapa gaji kami dengan bulan-bulan belum di bayar, padahal kami juga punya kebutuhan,”tuturnya.

Jika hari ini gaji kades dan staf tidak di bayar maka sejumlah Kades akan melakukan aksi, sebagai bentuk protes terhadap Pemda yang lalai dan tidak memperhatikan Pemdes.”hari ini kami menunggu sampai siang jika belum juga di bayar maka kami akan melakukan demonstrasi,”tutupnya.

Peliput: Jasman

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sosialisasi Cakap Digital Dalam Langkah Pencegahan Bullying di Sekolah

    Sosialisasi Cakap Digital Dalam Langkah Pencegahan Bullying di Sekolah

    • calendar_month Rab, 26 Jun 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Untuk mewujudan salah satu Tri-dharma perguruan tinggi yakni, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), Dosen Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, menggelar Sosialisasi Cakap Digital bagi siswa-siswi sekolah tingkat SMA. Sosialisasi cakap digital yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kota Ternate pada Jumat, 21 Juni 2024 ini juga […]

  • Pemda dan DPRD Sitaro Kunker ke DPRD Halut Bahas Pajak dan Retribus

    Pemda dan DPRD Sitaro Kunker ke DPRD Halut Bahas Pajak dan Retribus

    • calendar_month Kam, 3 Agu 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Mahabari,Halut- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Siau Tagalundang Biaro (Sitaro) melakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Kunjungan terrsebut dalam rangka kordinasi dan konsultasi terkait dengan pembahasan Ranperda inisiatif DPRD tahun 2023 tentang pajak dan Retribusi daerah. Ketua DPRD Sitaro, Djon Ponto Djanis,SH mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan silaturahmi antar perlemen. Ada […]

  • Pimpin Apel Pasca Idhul Fitri, Bupati Halteng: Jujur dan Etika ASN Jadi Prioritas

    Pimpin Apel Pasca Idhul Fitri, Bupati Halteng: Jujur dan Etika ASN Jadi Prioritas

    • calendar_month Sel, 8 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    HALTENG Mahabari.com – Setelah libur panjang cuti Hari Raya Idul Fitri. Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji Pada hari Selasa, 8 April 2025, memimpin apel perdana di hadapan ratusan pegawai, ASN, dan pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bupati Ikram mengumumkan bahwa evaluasi kinerja dan prestasi akan dilakukan. “Setiap tahun, semua OPD akan dievaluasi. Kami, […]

  • DPC APDESI Halsel 2025–2030 Dilantik, Janji Kerja Nyata Diuji Publik

    DPC APDESI Halsel 2025–2030 Dilantik, Janji Kerja Nyata Diuji Publik

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    HALSEL, Mahabari.com – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Kabupaten Halmahera Selatan, periode 2025–2030, resmi dilantik pada Rabu (13/8/2025), malam di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan. Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPD APDESI Maluku Utara, Hasanudin Tidore, yang menetapkan Abdul Aziz T. Al-Mary sebagai ketua terpilih. “Bersama APDESI Kita Wujudkan Program […]

  • BNNP Maluku Utara Musnahkan 8,5 Kilogram Narkotika, Ungkap 10 Kasus Sepanjang 2025

    BNNP Maluku Utara Musnahkan 8,5 Kilogram Narkotika, Ungkap 10 Kasus Sepanjang 2025

    • calendar_month Sen, 22 Des 2025
    • account_circle Faisal
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Maluku Utara. Memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang tahun 2025. Pemusnahan tersebut dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, sekaligus pertanggungjawaban kinerja lembaga kepada masyarakat, Senin (22/12/2025). Pelaksana Tugas Kepala BNNP Maluku Utara. Kombes Pol. Taryono Raharja, mengatakan. Masyarakat berhak mengetahui hasil kerja BNN, termasuk penggunaan […]

  • Dugaan Pemalsuan Dokumen, Ketua Demokrat Malut Terancam Di Pecat

    Dugaan Pemalsuan Dokumen, Ketua Demokrat Malut Terancam Di Pecat

    • calendar_month Rab, 19 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    HALSEL Mahabari.com – Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Rahim Husen, terancam dipecat dari ketua DPD. Atas dugaan kasus yang menyeret namanya. Ancaman pemecatan Rahmi Husen bukan tanpa alasan. Dirinya diduga melakukan pemalsuan dokumen yakni, Tiga Surat Keputusan (SK), Pelaksana Tugas (PLT), Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Partai Demokrat Halmahera Selatan (Halsel). Persoalan ini […]

expand_less