Pekerjaan Jalan Moti Tidak Sesuai Standar FPPM Desak Walikota Ternate Evaluasi Dinas PUPR dan Copot Camat Pulau Moti

MAHABARI, TERNATE – Forum Peduli Pulau Moti (FPPM), Rabu (30/112022 ) menggelar aksi di depan kantor Walikota ternate terkait proyek pembangunan pengaspalan jalan di Kecamatan Moti yang tidak kunjung selesai.

Koordinator Lapangan (Korlap) Fuad Albar dalam aksinya mengatakan, Moti merupakan salah satu Kecamatan yang masuk di wilayah Kota Ternate. Sudah kurang lebih 15 tahun Kecamatan Moti ini dibentuk oleh pemerintah, namun sampai saat ini pembangunan jalan di pulau Moti belum juga di tuntaskan.

“Pada hal di tahun 2022 Pemkot Ternate sudah anggarankan dari dana APBD itu
Rp. 2.285.204.535,75 untuk jalan tanah ke lapen dengan tipe telford yang ada di Kecamatan Moti,” Ucap Fuad pada Mahabari.com Rabu (30/11/2022).

Menurutnya, proses pekerjaan jalan kurang lebih 1 km dibawah satuan kerja Dinas PUPR Kota Ternate yang di laksanakan CV. Fikram Putra itu, saat ini menjadi sorotan masyarakat. Karena pekerjaan jalan itu diduga tidak sesuai dengan atuaran Kementrian PUPR.

Pekerjaan pembangunan jalan yang dilakukan CV. Fikram Putra dengan tipe telford  sangat memprihatinkan, seperti penggunaan alat gilas yang tidak sesuai, memenuhi standar penyusunan batu pokok atau batu dasar dibawahnya itu terdapat rumput yang tumbuh serta kualitas material batu yang kurang baik.

“Cara kerja seperti ini tidak  sesuai dengan aturan Kementrian PUPR yang tertuang dalam surat edaran Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:04/SE/M/2016 tentang, pedoman perancangan pelaksanaan perkerasan jalan telford,” ujar Fuad.

Kata dia, masalah pekerjaan proyek pembangunan jalan tersebut ini sudah kurang lebih 3 minggu dikonfirmasi, baik lewat media Online, masyarakat maupun DPRD Kota Ternate, bahkan dikonfirmasi secara langsung ke dinas PUPR Kota Ternate dan pemerintah Kecamatan tapi tidak ditindak lanjuti apa yang keluhkan.

Karena tidak ada di tindak lanjut dari pemerintah dalam hal ini dinas terkait, sehingga proses pekerjaan jalan ini tetap berjalan, ini menunjukan Dinas PUPR Kota Ternate serta Camat Pulau Moti selaku pimpinan tertingi, ini tidak efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan jalan yang ada di Kecamatan Moti.

“Makanya ada kesan, bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR dan Camat moti melakukan pembiaran terhadap kontraktor CV. Fikram Putra terkait pekerjaan jalan yang ada di kecamatan moti yang tidak sesuai dengan atuaran Kementrian PUPR itu,” kata Fuad

Oleh karena itu, kami dari Forum Peduli Pulau Moti (FPPM) menyatakan sikap untuk Desak Walikota dan DPRD Kota Ternate agar ada Evaluasi Kinerja Dinas PUPR Kota Ternate dan Kontraktor yang menangani proyek pekerjaan jalan di kecamatan Moti saat ini.

“Kami minta BPK Provinsi MALUT untuk melakukan audit terhadap pekerjaan proyek jalan yang ada di Kecamatan Moti tahun Anggaran 2022 dengan sumber dana dari APBD Kota Ternate dan juga meminta Walikota Ternate agar copotan CAMAT Moti karena tidak menjalankan tugas dan Fungsi kontrol terkait Pembangunan di Pulau Moti”.