Breaking News
light_mode
Beranda » Home » Tidak Mampu Urus Masalah Desa Waiboga, DPRD Sula Dinilai “Loyo”

Tidak Mampu Urus Masalah Desa Waiboga, DPRD Sula Dinilai “Loyo”

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sab, 21 Mei 2022

MAHABARI, SANANA- Masyarakat Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah menilai Komisi I DPRD Kabupaten Sula lemah alias loyo dalam menyikapi masalah pemecatan 23 orang aparat Desa Waiboga.

Masyarakat Desa Waiboga Muhamat Tidore kepada media Mahabari.com mengatakan, DPRD Sula tidak bisa menegaskan hasil hering bersama Kabag Pemerintahan, DPRD Sula, Camat Sulabesi Tengah, dan Pejabat Desa Waiboga namun itu tidak bisa dilakukan.

Menurutnya, sebelum itu, masyarakat Desa Waiboga sudah melakukan hering bersama Kabag Pemerintahan, DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Camat Sulabesi Tengah, dan Penjabat Kepala Desa Waiboga yang difasilitasi Polres Sula hingga hasilnya yaitu Penjabat Kades Waiboga diminta mengembalikan 23 orang aparat desa yang dipecat sebelumnya.

“Setelah kami diperintahkan Kabag Pemerintahan untuk berkantor kembali sebagaimana mestinya, tetapi Penjabat Kades Waiboga malah menerima kami yang dipecat sebelumnya dikebalikan,” ujarnya.

Setelah itu, masyarakat Desa Waiboga kembali melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dan Komisi I yang menerima masa aksi menjanjikan akan memanggil Penjabat Kades Waiboga untuk menanyakan masalah pemecatan 23 orang aparat Desa Waiboga, tetapi sampai saat ini belum ada kabar dan DPRD malah sibuk keluar Daerah.

Dirinya menilai, DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sudah tidak lagi mengakomodir kepentingan masyarakat, dan memilih untuk sibuk keluar daerah ketimbang mengurus masalah masyarakat di Sula.

Peliput: Alwan
Editor: ZI

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Praktisi Hukum Soroti Pembagian Minyak Tanah di Desa Amasing Kota

    Praktisi Hukum Soroti Pembagian Minyak Tanah di Desa Amasing Kota

    • calendar_month Jum, 7 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    HALSEL Mahabari.com – Desa Amasing Kota yang memiliki Lima Pangkalan Minyak Tanah. Namun sebagian besar warga tidak menerima jatah mereka yang sesuai dengan kuota yang telah di tentukan setiap pangkalan. Sehingga sebagian besar warga mengeluhkan hal itu. Atas pemberian minyak tanah yang sering habis. Parahnya lagi minyak tanah yang di jual diatas het. Menanggapi hal […]

  • 16 Pelaku Rudapaksa Siswi SMP: 7 Ditetapkan Tersangka

    16 Pelaku Rudapaksa Siswi SMP: 7 Ditetapkan Tersangka

    • calendar_month Sen, 21 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    HALSEL Mahabari.com – Polres Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan rudapaksa seorang siswi SMP di Kecamatan Bacan Timur Tengah. Ini disampaikan Kapolres Halsel AKBP Hendra Gunawan, saat diwawancarai pada Senin, (21/04/2025) Menurut dia, Kasus ini akan ada penambahan Tersangka lainnnya. Para tersangka tidak lain adalah nama-nama yang […]

  • Disnakertrans Apresiasi PT NHM Tidak PHK Karyawan

    Disnakertrans Apresiasi PT NHM Tidak PHK Karyawan

    • calendar_month Jum, 29 Sep 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TOBELO-Mahabari.com, Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) mengakui kinerja Menegemen PT Nusa Halmahera Minerals. Meski ditengah kesulitan produksi, PT NHM tidak lakukan Pemberhentian Karyawan (PHK). “ Kami sangat mengapresiasi PT NHM Karena meski di kondisi ini, tapi tidak mem PHK kariyawan.” Ujar Kadis Nakertrans Halut Jeffry Rudi Hoata, Jumat (20/09). Baca […]

  • BPK RI Ciduk Anggaran Dinas Pariwisata Sula, Negara Rugi Ratusan Miliar

    BPK RI Ciduk Anggaran Dinas Pariwisata Sula, Negara Rugi Ratusan Miliar

    • calendar_month Ming, 25 Jan 2026
    • account_circle Ihsan
    • 0Komentar

    SANANA, Mahabari.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Republik Indonesia. Perwakilan Maluku Utara, mengungkap adanya dugaan kerugian negara sebesar Rp 128.675.120.000, pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula. Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, Nomor 21A/LHP/XIX.TER/05/2025. Dalam laporan resmi BPK RI, disebutkan adanya penyimpangan serius […]

  • Meningkat Kekerasan Perempuan dan Anak, Aktivis Kritik Peran Negara

    Meningkat Kekerasan Perempuan dan Anak, Aktivis Kritik Peran Negara

    • calendar_month Sen, 16 Mar 2026
    • account_circle Faisal
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com – Direktur Daurmala, Nurdewa Syafar, mendorong penguatan solidaritas organisasi perempuan di Maluku Utara guna menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dinilai masih tinggi setiap tahunnya. Menurut Nurdewa, kerja penanganan kekerasan berbasis gender tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri oleh organisasi perempuan. Dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga agar upaya pencegahan dan pendampingan korban bisa berjalan […]

  • Calon Anggota Bawaslu Malut Minim Pendaftar Perempuan

    Calon Anggota Bawaslu Malut Minim Pendaftar Perempuan

    • calendar_month Sel, 28 Jun 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, TERNATE– Tahapan pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara sejak dibuka sampai saat ini, sudah ada 22 orang calon yang mendaftar diri, 20 orang calon laki- laki dan 2 orang calon perempuan. Ketua Timsel calon Anggota Bawaslu Malut Arwan Mhd Said saat ditemui di sekretariat Timsel, Selasa (28/6/2022) menerangkan, pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi […]

expand_less