Breaking News
light_mode
Beranda » Kata Mereka » Bupati Halsel: RDTR Kawasi, Saketa Beri Kepastian Hukum Investasi

Bupati Halsel: RDTR Kawasi, Saketa Beri Kepastian Hukum Investasi

  • account_circle Fahrun
  • calendar_month Sen, 5 Okt 2026

HALSEL, Mahabari.com – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, menegaskan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Kawasi dan Saketa harus mampu memberikan kepastian hukum bagi investasi tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Hal itu disampaikan Bassam saat membuka Focus Group Discussion (FGD) I RDTR dan Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kabupaten Halmahera Selatan di Hotel Obama, Labuha, Senin (5/10/2026).

Menurut Bassam, RDTR merupakan instrumen penting dalam mengarahkan pembangunan daerah agar lebih terstruktur, terintegrasi, dan memiliki kepastian hukum. Dokumen tersebut juga menjadi acuan dalam investasi, penataan ruang, serta pemanfaatan lahan yang terintegrasi dengan sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS).

“Keberadaan Rencana Detail Tata Ruang merupakan instrumen krusial dalam mengarahkan pembangunan daerah yang terstruktur, terintegrasi, dan berkepastian hukum,” kata Bassam.

Ia mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas bantuan teknis dalam penyusunan RDTR Wilayah Perkotaan Kawasi dan Saketa.

“Bantuan ini sangat berarti bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan penataan ruang yang terarah pada kawasan tersebut,” ujarnya.

Bassam berharap dukungan teknis penyusunan RDTR wilayah perkotaan dapat terus berlanjut pada 2027, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan penataan ruang di Halsel.

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama FGD tersebut adalah mematangkan kesepakatan terkait delineasi atau batas wilayah perencanaan. Kejelasan batas dinilai penting untuk memastikan cakupan wilayah dan kewenangan perencanaan dapat ditetapkan secara tepat.

“Penetapan batas delineasi ini sangat penting agar batas kewenangan perencanaan jelas, terarah, dan mencakup kawasan potensi pertumbuhan maupun kawasan lindung secara akurat,” tegasnya.

Bassam juga berharap penyusunan RDTR dapat mendukung percepatan pengesahan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Selatan. Menurutnya, proses tersebut tinggal menyelesaikan tahapan pelaporan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) kepada Kementerian ATR/BPN.

Penyelesaian revisi RTRW diharapkan dapat memudahkan proses peninjauan kembali RDTR Perkotaan Labuha pada 2027, yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020.

Di sisi lain, Bassam menekankan pentingnya konsultasi publik KLHS sebagai instrumen untuk menjaring isu pembangunan berkelanjutan sekaligus mengidentifikasi potensi dampak lingkungan sejak tahap awal perencanaan.

“Pembangunan ekonomi dan fisik kawasan tentu harus berjalan selaras dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan,” tandasnya.

Ia mengingatkan agar setiap kebijakan dalam RDTR tetap memperhatikan keselamatan ekosistem, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memperkuat kualitas dokumen perencanaan, Bassam meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi teknis menyediakan data yang akurat dan valid. Camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat juga diminta menyampaikan kondisi faktual di lapangan dan kebutuhan masyarakat.

“Saya berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta mengidentifikasi potensi dampak lingkungan sejak dini,” tuturnya.

Bassam menegaskan, keberhasilan penyusunan RDTR dan KLHS sangat bergantung pada kolaborasi serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat hingga unsur terkait lainnya.

Dengan demikian, RDTR Kawasi dan Saketa diharapkan tidak hanya menjadi instrumen penataan ruang, tetapi juga mampu menciptakan kepastian hukum bagi investasi sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.

  • Penulis: Fahrun
  • Editor: Faisal

Rekomendasi Untuk Anda

  • Warga Sebut Tauhid Soleman Pembohong Dalam Penyelesaian Status Lahan Perkuburan

    Warga Sebut Tauhid Soleman Pembohong Dalam Penyelesaian Status Lahan Perkuburan

    • calendar_month Kam, 19 Sep 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Masa aksi warga kelurahan fitu melakukan pemboikotan akses jalan utama sebagai bentuk protes terhadap walikota Ternate M Tauhid Soleman. Kamis (19/09/2024). Aksi protes itu disampaikan koordinator aksi Rusdi Rais yang juga sebagai wakil ketua LPM kelurahan fitu meminta agar walikota Tauhid Soleman segera menyelesaikan status lahan Perkuburan yang sejauh ini belum ada […]

  • Tunggakan Siltap Pemda Bisa Kena Sangsi Administrasi

    Tunggakan Siltap Pemda Bisa Kena Sangsi Administrasi

    • calendar_month Jum, 8 Sep 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TOBELO-Mahabari.Com, Tertunggaknya Penghasilan tetap (Siltap), pemerintah desa (Pemdes), se Kabupaten Halmahera Utara (Halut) selama Enam bulan, mendapat sorotan dari Akademisi Universitas Halmahera (UNIRA) Dr Ibnu Kanaha. Sorotan itu, Ibu menilai tunggakan Siltap yang belum dibayar Pemerintah Daerah (Pemda) kepada 196 Pemerintah Desa (Pemdes), bisa berdampak pada sangsi administrasi Pemda Halut. “Kebijakan pembayaran Siltap Kepala Desa, […]

  • 13 Asesor Lakukan Sertifikasi 31 Calon Pustakawan 14.44 Play Button

    13 Asesor Lakukan Sertifikasi 31 Calon Pustakawan

    • calendar_month Rab, 15 Okt 2025
    • account_circle Faisal
    • 0Komentar
  • DPD KNPI Malut Minta, PT. NHM Jangan Ancaman Karyawan Tuntut Gaji dan Tunjangan

    DPD KNPI Malut Minta, PT. NHM Jangan Ancaman Karyawan Tuntut Gaji dan Tunjangan

    • calendar_month Sel, 8 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) provinsi Maluku Utara, mendesak agar PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) segera membayar gaji dan tunjangan karyawan yang sampai saat ini belum dibayarkan. Ketua Bidang Pemuda, DPD I KNPI provinsi Maluku Utara sekaligus carateker ketua DPD II KNPI Halsel, Hastomo B Tawary SH, meminta […]

  • Pramuka SMA Negeri 1 Ternate Ikuti Pelatihan SAR di Mako Brimob Polda Malut

    Pramuka SMA Negeri 1 Ternate Ikuti Pelatihan SAR di Mako Brimob Polda Malut

    • calendar_month Sab, 2 Agu 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com – Gerakan Pramuka Gugus Depan (gudep), Sultan Mansur Malamo dan Boki Siti Nursafa. SMA Negeri 1 Ternate, mengikuti kegiatan wisata pendidikan dan pelatihan dasar Search and Rescue (SAR) yang berlangsung di Mako Brimob Polda Maluku Utara, Sabtu (2/8/2025). Dalam kegiatan tersebut, para siswa diperkenalkan berbagai perlengkapan dan teknik dasar yang digunakan dalam operasi […]

  • Bahaya Covied-19

    Bahaya Covied-19

    • calendar_month Sel, 29 Mar 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Sekitar 80% kasus dengan gejala ringan (pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam) dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun, sekitar 1 dari setiap 5 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Orang yang berusia lanjut, dan orang-orang […]

expand_less