Breaking News
light_mode
Beranda » Home » DPRD Halut Bakal Sasar Tambang Tidak Aktif

DPRD Halut Bakal Sasar Tambang Tidak Aktif

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jum, 8 Sep 2023

Janlis : Jika Ada Perusahan Galian C Tak Miliki Izin Siap di Proses Hukum

TOBELO-Mahabari.Com, Sejumlah Perusahan Tambang di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) disenyalir suda tidak aktif beroperasi. Hal itu mendapat perhatian khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halut. Tak lama lagi, DPRD bakal menyasar dengan memanggil seluruh perusahaan yang suda tidak aktif.

Pasalnya tidak beroperasinya sejumlah Perusahan itu, dapat merugikan Pemerintah Daerah (Pemda) Halut. Tak segan segan Ketua DPRD Halut Janlis G Kitong bakal bertindak tegas menyasar sejumlah Perusahan tidak aktif.

” Kita sudah agendakan, pekan depan memanggil perusahan-perusahan yang ada di Halut,” kata Ketua DPRD Halmagera Utara, Janlis Gihanua Kitong, Jumat (08/09/2023).

Menurut Janlis, pemanggilan itu untuk dimintai keterangan terkait dengan keberadaan perusahan di Halut yang belum beroperasi,” Kami ingin tahu, apakah perusahan tersebut izinnya sudah kadaluarsa atau ada permasalahan lain sehingga sampai saat ini belum juga beroperasi,” ujarnya.

Lanjut Janlis bahwa, Perusahan tidak lagi beroperasi seperti PT. Emeralad Ferrochromium Industry (EFI) yang berlokasi di desa Gulo kecamatan Kao Utara dan PT. Capitol Kasagro (CSO) di Kecamatan Galela, yang dikabarkan telah memberhentikan operasinya. ” Nah Perusahan ini, sudah tidak ada kabar sama sekali, padahal sudah membangun kantor dan melakukan pembebasan lahan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Janlis, pihaknya juga akan memanggil perusahaan pertambangan galian C yang beroperasi di wilayah Kabupaten Halut yang tidak mengantongi izin,” Semuanya kita panggil, agar mengetahui apakah mereka melaksanakan pertambangan di Halut telah mengantongi izin atau tidak, ” jelasnya.

Janlis mengecam dalam rapat nanti pihaknya juga melibatkan instansi terkait seperti Kejaksaan, dan Kepolisian, agar nanti jika terdapat pelanggaran hukum baik itu perdata maupun pidana, maka akan direkomendasi ke pihak berwajib, ” Kami akan rekomendasikan ke pihak berwajib jika ditemukan dugaan penyalahgunaan izin atau lainnya,” tegasnya.

Lebih lanjut Janlis tindakan DPRD itu, untuk kepentingan daerah, sebab menurutnya banyak potensi-potensi daerah yang sudah dikelola, namun hasilnya tidak masuk ke daerah, ” Untuk diketahui, kami DPRD juga mendorong untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), banyak sekali potensi daerah yang belum maksimal di kelola oleh instansi terkait,” Akhirinya.

Peliput Kibo.

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tambahan 10 Miliar, Masjid Raya Halsel Target Rampung di Februari

    Tambahan 10 Miliar, Masjid Raya Halsel Target Rampung di Februari

    • calendar_month Rab, 22 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    HALSEL Mahabari.com – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, meninjau langsung progres proyek pembangunan Masjid Raya Al- khairat di targetkan selesai di awal bulan Februari pada 2025. Saat di temui awak media. Bassam menyebutkan bahwa, pekerjaan proyek masjid Raya Al-khairat ini semua matrial sudah disediakan, tinggal pemasangannya saja. Baca Juga  Kompensasi tak […]

  • Bawaslu Gandeng BEM se Halut  Jadi Mitra Pengawasan Pemilu 2024

    Bawaslu Gandeng BEM se Halut Jadi Mitra Pengawasan Pemilu 2024

    • calendar_month Sen, 4 Des 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TOBELO-Mahabari.com, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Senin (04/12) mengundang sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Halut. Undangan itu, untuk pembahasan Mitra dengan Bawaslu dalam pengawasan kampanye pemilu tahun 2024. Bertempat Kantor Bawaslu Halut. Kegiatan itu, dihadiri Ketua Bawaslu Halut, Ahmad Idris, Komisioner Bawaslu Halut Jen Fangker Lahi, perwakilan BEM Universitas Halmahera Utara, BEM Universitas hein […]

  • Pemuda Muhammadiyah Malut Dukung Syamsudin A Kadir, Menuju Kementerian

    Pemuda Muhammadiyah Malut Dukung Syamsudin A Kadir, Menuju Kementerian

    • calendar_month Sel, 11 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Minimnya birokrat asal Maluku Utara yang memiliki potensi besar dalam strata pemerintahan namun tidak lagi melanjutkan kariernya di pusat pemerintahan (Kementerian). Sekretaris Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, Samsir Hamajen, saat di temui awak media pada Selasa (11/02/2025). menilai bahwa Pj Gubernur Syamsudin A Kadir, dengan latar belakang birokrasi yang solid, layak untuk […]

  • Polres Halsel: Penetapan Tersangka Kasus Pembunuhan dan Pencurian di Kawasi

    Polres Halsel: Penetapan Tersangka Kasus Pembunuhan dan Pencurian di Kawasi

    • calendar_month Jum, 25 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    HALSEL, Mahabari.com – Polres Halmahera Selatan (Halsel) menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan pencurian yang terjadi di Desa Kawasi, Kecamatan Obi. Hal itu disampaikan Kapolres Halsel, AKP Hendra Gunawan, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (25/7/2025). Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Wakapolres Halsel Kompol Aziz Ibrahim Muamar, Kasat Reskrim IPTU […]

  • BPK RI Ciduk Anggaran Dinas Pariwisata Sula, Negara Rugi Ratusan Miliar

    BPK RI Ciduk Anggaran Dinas Pariwisata Sula, Negara Rugi Ratusan Miliar

    • calendar_month Ming, 25 Jan 2026
    • account_circle Ihsan
    • 0Komentar

    SANANA, Mahabari.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Republik Indonesia. Perwakilan Maluku Utara, mengungkap adanya dugaan kerugian negara sebesar Rp 128.675.120.000, pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula. Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, Nomor 21A/LHP/XIX.TER/05/2025. Dalam laporan resmi BPK RI, disebutkan adanya penyimpangan serius […]

  • AMP-HT Ancam Boikot Aktivitas Ilegal Mining Yang Dilakukan PT. FMI

    AMP-HT Ancam Boikot Aktivitas Ilegal Mining Yang Dilakukan PT. FMI

    • calendar_month Sel, 15 Nov 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Haltim– Penambangan ilegal nampaknya masih marak terjadi di provinsi Maluku Utara. Kali ini justru terjadi di Halmahera timur. Pasalnya, PT. Forward Metrik Indonesia (FMI) diduga melakukan penambangan ilegal. Penambangan ilegal yang dilakukan PT. FMI di Desa subaim kecamatan wasile dengan luas konsesi kurang kebih 30 Ha itu bukan lagi menjadi rahasia. Hal ini sudah ramai […]

expand_less