Breaking News
light_mode
Beranda » Home » Komisi II DPRD Kota Ternate Minta Dewan Dereksi Perumda Ake Gaale Selesaikan Tuntutan Pegawainya

Komisi II DPRD Kota Ternate Minta Dewan Dereksi Perumda Ake Gaale Selesaikan Tuntutan Pegawainya

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sel, 15 Nov 2022

MAHABARI TERNATE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate minta Dewan Dereksi Perusahan Umum Daerah (Perumda) Ake Gaale agar selesaikan tuntutan Pegawainya itu. Hal ini disampaikan Aggota Komisi II Sudarno Taher Selasa (14/11/2022)

Sudarno pada Media ini mengatakan, ini sebagai bentuk evaluasi Dewan Dereksi Perumda ake Gale sebenarnya. Sampai ada karyawan internal mereka demo itu berarti ada sesuatu yang perlu di selidiki oleh Walikota, sebenarnya ada apa?

Memang mengelolah sebuah perusahan itu tidak gampang, apa lagi Perusahan yang kompleksitanya dari sisi pelayanan distribusi air di wilayah perkotaan tidak mudah. Karena ada terjadi tumpan tindi kewenangan, misalnya pemasangan pipa air itu di PU, kemudian penyerahan ke Perusda. Jadi memang masalahnya itu semakin rumit.

Makanya, dibutuhkan pemimpin dalam hal ini Dewan Dereksi yang profisional dan memiliki kompetensi di bidangnya, termasuk Dewan pengawasnya. Seperti kempuan kompetensi manajerial yang baik dan punya kepedulian.

“Untuk itu Komisi II minta kepada dewan Dereksi, agar menyelesaikan masalah yang terjadi di iternal Perusda. Itu yang permintaan dari Komisi II. Karena DPRD belum tau masalahnya seperti apa, kita baru lihat di media sosial saja”. Jelasnya

“Kata Sudarno, kalau sampai perusahan itu di demo, berarti ada masalah serius yang perlu ada penyelesaian dari Dewan Dereksi dan juga harus ada evaluasi dari Walikota selaku pimpinan tertinggi.

Kalau terkait soal uang insentif pegawai selama 3 bulan yang dipangkas tanpa melalui koordinasi, Komisi II minta dewan Dereksi Perusda Ake Gaale agar segera diselesaikan tuntutan pegawainya. Apa lagi berkaitan dengan kesejateraan.

Jangan sampai pengalihan dari PDAM ke Perumda justru semakin buruk bukan semakin baik. Pemerintah membuat Perumda itu kan untuk bisa memberikan kewenangan lebih pada Dewan Dereksi untuk melakukan perbaikan – perbaikan pasca peralihan, Jelasnya

“Ini belum sampai setahun Perumda tapi sudah terjadi caos seperti ini, berarti ada terjadi masalah. Masalah itu yang harus diselesaikan oleh dewan dereksi, karena Komisi II belum menginterfensi jauh terkait hal ini. Tuturnya

“Nanti juga DPRD melalui komisi II kalau ada waktu kita akan coba panggil Dewan Dereksi langsung. Karena belakangan ini banyak terjadi kemacetan air dan juga pelayanan yang terbengkalai”. Ucapnya

Komisi II manilai, pelayanan Perumda itu belum maksimal dilakukan, karena hal itu butuh waktu. dewan dereksi itu harus amanah dalam menjalankan tugas dan termasuk Dewan pengawasnya. Harus ada perbaikan terkait dengan pelayanan air bersih ini, supaya kedepan jauh lebih baik bukan lebih buruk. “Harapnya”

Peliput: Fahrun

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pas Masuk Cangkingan, Begini Penjelasan GM PT. Pelindo

    Pas Masuk Cangkingan, Begini Penjelasan GM PT. Pelindo

    • calendar_month Sab, 10 Agu 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Peraturan Pas Masuk Cangkingan yang diterbitkan Perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelindo IV Cabang Ternate Memiliki aturan tersendiri. Sehingga Hal itu dipertanyakan oleh seorang pengguna jasa yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku keberatan dengan aturan yang di tetapkan PT. Pelindo. Pasalnya aturan tersebut dapat merugikan pelaku usaha karena nilai barang yang melakukan […]

  • Tunggakan Siltap Pemda Bisa Kena Sangsi Administrasi

    Tunggakan Siltap Pemda Bisa Kena Sangsi Administrasi

    • calendar_month Jum, 8 Sep 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TOBELO-Mahabari.Com, Tertunggaknya Penghasilan tetap (Siltap), pemerintah desa (Pemdes), se Kabupaten Halmahera Utara (Halut) selama Enam bulan, mendapat sorotan dari Akademisi Universitas Halmahera (UNIRA) Dr Ibnu Kanaha. Sorotan itu, Ibu menilai tunggakan Siltap yang belum dibayar Pemerintah Daerah (Pemda) kepada 196 Pemerintah Desa (Pemdes), bisa berdampak pada sangsi administrasi Pemda Halut. “Kebijakan pembayaran Siltap Kepala Desa, […]

  • FGD, Pemkot Ternate Optimalkan Data KOPI STATER untuk PDRB

    FGD, Pemkot Ternate Optimalkan Data KOPI STATER untuk PDRB

    • calendar_month Sen, 13 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TERNATE Mahabari.com – Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Mohd. Taufik Djauhar, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait optimalisasi pemanfaatan database KOPI STATER di kota ternate. Acara ini bertujuan untuk mendukung penyusunan “Kota Ternate dalam Angka” serta perhitungan Produk Domestik Regional […]

  • Operasi Zebra Satlantas Polres Halut Berhasil Ringkus 504 Kendaraan

    Operasi Zebra Satlantas Polres Halut Berhasil Ringkus 504 Kendaraan

    • calendar_month Sen, 18 Sep 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TOBELO-Mahabari.Com, Operasi Zebra Kie Raha 2023 Satlantas Polres Halmahera Utara, berhasil meringkus 504 kendaraan dengan status pelanggar lalulintas. Dengan pelanggaran terbanyak oleh pengendara sepeda motor yang didominasi oleh pemakaian helm SNI dan 4 unit mobil. Sementara, Laka Lantas terjadi hanya 1 kali selama sebelas hari pelaksanaan Operasi Zebra ini. Kapolres Halmahera Utara, AKBP Mohammad Zulfikar […]

  • Citra-Utu: Warga Jangan Terpengaruh Isu Propaganda Jelang PSU

    Citra-Utu: Warga Jangan Terpengaruh Isu Propaganda Jelang PSU

    • calendar_month Ming, 30 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TALIABU Mahabari.com – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi (Citra-Utu), memberikan imbauan kepada warga agar tidak terpengaruh oleh isu negatif dan propaganda menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilaksanakan di 9 TPS, pada 5 April 2025. “Isu negatif dan propaganda dapat mengganggu kelancaran PSU. […]

  • KPU Malut: Aplikasi Sirekap Upaya Meminimalisir Gugatan Calon di MK

    KPU Malut: Aplikasi Sirekap Upaya Meminimalisir Gugatan Calon di MK

    • calendar_month Kam, 11 Agu 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    MAHABARI, TERNATE– Dalam rangka meminimalisir gugatan Calon Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi (MK), untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) di Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 ini menggunakan Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Hal ini disampaikan, Komisioner KPU Malut Devisi Teknis Penyelenggaraan Buchari Mahmud diruang kerjanya, Kamis (11/8/2022) mengatakan, penggunaan Sirekap KPU ini sebagai […]

expand_less