Breaking News
light_mode
Beranda » Home » Tahun 2023, Menhub RI Targetkan Bandara Loleo Tidore Segera Dibangun

Tahun 2023, Menhub RI Targetkan Bandara Loleo Tidore Segera Dibangun

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jum, 9 Sep 2022

MAHABARI, TIDORE– Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi menargetkan Bandara Loleo akan segera dibangun pada Tahun Anggaran 2023 mendatang, hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi, yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, melalui Virtual Conference via Zoom.

Dalam rapat tersebut, Budi Karya Sumadi meminta kepada Gubernur Maluku Utara Abd Gani Kasuba dan Kementerian ATR untuk segera mengurus pembebasan lahan, sehingga di tahun 2023 sudah bisa dilakukan pembangunan tahap awal.

Dirinya juga melaporkan perkembangan rencana pembangunan Bandara Loleo Tidore yang kini sudah dalam tahap tindaklanjut, untuk itu dia berharap agar pembebasan lahan untuk Bandara Loleo Tidore bisa dipercepat agar segera dilakukan pembangunan tahap awal.

“Kami ada tiga program di Maluku Utara, salah satunya Bandara Loleo Tidore, perecanaan sudah dalam tahap tindaklanjut, kami sudah melakukan diskusi, Insya Allah pertengahan dan akhir bulan ini akan selesai. Namun, untuk lahan bandaranya baru dibebasin 40 hektar, padahal paling tidak harus 200 hektar, dan idealnya 300 hektar, jadi mohon kiranya Bandara Loleo Tidore lahannya segera dibebaskan supaya kita cepat melaksanakan pembangunannya,” pinta Budi.

Hal senada juga ditegaskan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Gubernur Maluku Utara Abd Ganis Kasuba harus memastikan lahan definitif Bandara Loleo Tidore agar Kementerian Perhubungan mempercepat perencanaan pembangunan, dan Kementerian PUPR melakukan kajian perencanaan jalan dan infrastruktur pendukung lainnya.

“Pak Gubernur, untuk lapangan terbang itu segera diselesaikan lahannya, supaya semua bisa segera dikerjakan,” tegas Luhut.

Sementara, menjawab permintaan Lahan Bandara Loleo Tidore, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengatakan, terkait lahan-lahan yang direncanakan, Insya Allah sudah disiapkan dan telah membentuk tim untuk melakukan koordinasi dengan masyarakat terkait pembebasan lahan di Loleo Tidore.

“Lahan-lahan yang direncanakan, Insya Allah sudah disiapkan, tim saya sudah mulai mencoba untuk memantau batas- batas lahannya, dan dalam waktu satu minggu sudah harus selesai, agar bisa segera dibangun, Insya Allah,” ucap Abdul Gani Kasuba.

Rakor tersebut diikuti oleh, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Peliput: Kru
Editor: ZI

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemendikbudristek Ajak NHM Kerja Sama Program BIPA

    Kemendikbudristek Ajak NHM Kerja Sama Program BIPA

    • calendar_month Jum, 17 Nov 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TOBELO- Tim Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara di bawah naungan Badan Pengembangan & Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan kunjungan koordinasi ke NHM untuk mengajak bekerjasama mengembangkan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) pada Rabu (18/10). Noormala, S.Pd. yang menjabat sebagai Widyabasa Ahli Muda Kantor Bahasa Malut membeberkan tujuan utama […]

  • PT. FMI Diduga Kuat Lakukan Ilegal Mining Di Halmahera Timur

    PT. FMI Diduga Kuat Lakukan Ilegal Mining Di Halmahera Timur

    • calendar_month Sel, 15 Nov 2022
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Haltim- PT. FMI diduga kuat melakukan penambangan ilegal atau ilegal mining. Perusahaan nikel yang beroperasi di Desa Subaim kecamatan wasile Kabupaten halmahera timur itu disinyalir melakukan aktivitas penambangan tanpa ada izin usaha pertambangan. Selain tidak memiliki izin usaha pertambangan, PT. FMI dikabarkan tidak memiliki Dampak analisis lingkungan (Amdal). Informasi yang dihimpun media ini, keberadaan Perusahan […]

  • PWI Malut Ingatkan Wartawan Liputan Konflik Halteng Taat UU Pers dan KEJ

    PWI Malut Ingatkan Wartawan Liputan Konflik Halteng Taat UU Pers dan KEJ

    • calendar_month Jum, 3 Apr 2026
    • account_circle Fahrun
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku Utara mengingatkan seluruh jurnalis yang meliput konflik sosial di Desa Banemo dan Sibenpope, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, agar wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan Dewan Pers. Ketua PWI Maluku Utara, Asri Fabanyo, menegaskan bahwa independensi wartawan […]

  • Warga Keluhkan Bau Limba Ikan Di Pasar Gotalamo II

    Warga Keluhkan Bau Limba Ikan Di Pasar Gotalamo II

    • calendar_month Jum, 15 Des 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Pedagang: Butuh Atensi Dinas Terkait Dan Bupati Morotai- Belakangan ini, warga di sekitar pasar Rakyat Gotalamo II Kecamatan Morotai Selatan (Morsel) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, datangi para penjual ikan gegara bau limbah ikan. Aksi protes warga disekitar dan juga para pedangang Bawang, Rica dan Tomat (Barito) dengan cara mendatangi para penjual ikan di pasar […]

  • UT Ternate, menerima Kunker Anggota DPRD Halteng 2.01 Play Button

    UT Ternate, menerima Kunker Anggota DPRD Halteng

    • calendar_month Rab, 4 Feb 2026
    • account_circle Faisal
    • 0Komentar

    TERNATE, Mahabari.com – Universitas Terbuka (UT) Ternate, menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Halmahera Tengah. Kunjungan tersebut membahas akselerasi Program Beasiswa, meningkatan kualitas mahasiswa, kebijakan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), serta kontribusi pendidikan terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), di Halmahera Tengah.

  • DPRD Diminta Tidak Campur Penerimaan PPPK Pemda Halut

    DPRD Diminta Tidak Campur Penerimaan PPPK Pemda Halut

    • calendar_month Sab, 23 Sep 2023
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    TOBELO-Mahabari.Com, Isu penolakan Ketua DPRD Halmahera Utara (Halut), Janlis G Kitong menolak penerimaan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dilingkup Pemerintah daerah (Pemda) Halut, juga mendapat tanggapan pedas dari Kasatpol PP Halut Muhammad Kacoa. “ DPRD diminta tidak mencampuri penerimaan PPPK walau dengan alasan kondisi keuangan yang kritis,” Ujar M Kacoa kepada Wartawan Sabtu (23/09). […]

expand_less