Kepala DP3A Malut Minta DAK PPPA Harus Merata di Semua Kabupaten Kota di Malut
- account_circle Admin
- calendar_month Jum, 20 Mei 2022
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia saat Menandatanganin Prasasti Gedung PISA
MAHABARI, TERNATE- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia I Gusti Ayu Bintang Darmawati melakukan kunjungan kerja dan penandatanganan perasasti gedung Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di kelurahan Takome, Kota Ternate.
Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, Pemerintah Kota Ternate
telah memberikan ruang untuk anak terus tumbuh dan berkembang, ini dapat dilihat
dari Penghargaan Kota Layak Anak mulai dari level Pratama tahun 2017 dan level Madya tahun 2019-2021.
“Ahamdulilah di tahun 2022 ini telah diverifikasi oleh tim penilai KemenPPPA RI, bahwa Kota Ternate memiliki nilai 721 yang artinya ini sudah masuk pada level Nindya. mudah- mudahan kita mendapatkan nilai tersebut sampai pada verifikasi lapangan dan tidak bergeser,” ungkap dia.
Kota Ternate sudah membangun gedung Pusat Informasi Sahabat Anak, dan Pemkot Ternate paham betul harus ada literasi media dan literasi digital untuk mendukung kecerdasan anak dalam mengakses informasi yang layak.
“Kami meminta agar Ibu Menteri PPPA dapat mendukung kami melalui kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kota Ternate dalam penanganan persoalan perlindungan perempuan dan anak,” harap Tauhid.
Sementara, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati, mengungkapkan, tahun 2022 ini Kota Ternate belum dapat DAK tersebut.
Lanjutnya, ini dikarenakan program tambahan yang diusulkan dinilai berlebihan dan Kota Ternate dianggap sudah mampu mengalokasikan anggaran secara mandiri sehingga Kota Ternate di tahun 2022 ini tidak lagi dibiayai melalui DAK.
foto KemenPPPA Saat Kunjungan Di Salah Satu Kelompok Usaha Ecoprint Yang Dikelolah Para Disabilitas
Terpisah, Kepala DP3A Provinsi Maluku Utara Musrifah Alhadar menegaskan, ini menjadi catatan besar buat KemenPPPA untuk ditinjau kembali terkait DAK untuk Malut, karena akses dan jangkauan yang sulit sehingga berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.
Dirinya berharap, agar alokasi DAK untuk Kabupaten Kota di Malut ini bisa merata, sebab di Malut ini yang mendapatkan DAK baru 1 Propinsi dan 2 Kabupaten Kota, sehingga perlu ditinjau kembali dan menjadi catatan KemenPPPA untuk dibagi secara merata di semua Kabupaten Kota di Malut.
Peliput: Faisal
Editor: ZI
- Penulis: Admin
