Diduga Karyawan PT PLN Palak Mitra PT SDS, Rp 108 Juta Per Tahun, Dalihnya: Cash Back Jatah Bos
- account_circle Admin
- calendar_month Jum, 25 Jul 2025
Cash Back Jatah Bos yang di pungut IR secara rutin sebesar Rp 9 juta setiap bulan dari pihak PT SDS. Praktik tersebut diduga telah berlangsung hampir satu tahun. (MahabariFoto)
HALTIM, Mahabari.com – Seorang karyawan PT. PLN berinisial IR diduga terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terhadap mitra resmi PT Solusi Bersama Sejahtera (PT. SDS), sebuah perusahaan transportasi logistik yang bekerja sama dengan PT. Antam Tbk di wilayah operasi Halmahera Timur.
Informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya menyebutkan, IR secara rutin meminta uang sebesar Rp 9 juta setiap bulan dari pihak PT SDS. Praktik tersebut diduga telah berlangsung hampir satu tahun tanpa dasar hukum maupun mekanisme resmi dari institusi.
Lebih mengejutkan lagi, dalam beberapa pertemuan, IR disebut-sebut menyampaikan bahwa pungutan tersebut merupakan bentuk “Cash Back Jatah Bos”. Uang tersebut, menurut pengakuannya, akan diserahkan kepada atasan atau pihak-pihak tertentu di lingkaran internal perusahaan.
“Alasannya selalu untuk bos. Katanya, ini semacam ‘cash back internal’ supaya operasional tetap lancar dan tidak diganggu,” ungkap seorang sumber yang mengetahui langsung praktik tersebut, namun enggan disebutkan namanya.
Pihak mitra PT. SDS mengaku berada dalam posisi tertekan. Mereka khawatir, jika menolak permintaan itu, akan berdampak pada kelancaran akses kerja dan distribusi logistik ke area tambang.
Sebagai perusahaan milik negara yang menjunjung tinggi nilai integritas dan profesionalisme, dugaan keterlibatan oknum PLN dalam praktik ini memicu sorotan tajam.
Tindakan IR dinilai mencoreng prinsip transparansi dan etika kerja yang seharusnya menjadi pijakan dalam kemitraan antar-lembaga.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT. PLN maupun PT. SDS.
Namun informasi yang berkembang menyebutkan, dugaan pungli ini telah dilaporkan secara informal ke pihak pengawasan dan berpotensi ditindaklanjuti melalui jalur formal dalam waktu dekat.
Para pelaku usaha dan pemerhati sektor pertambangan di Halmahera Timur mendesak PT. PLN untuk segera mengambil langkah tegas.
Mereka menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh guna memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang, terutama dalam proyek-proyek strategis nasional.
Kontributor
Editor: Faisal
- Penulis: Admin
