Dukung DOB Kota Sofifi: Ini 8 Sikap Pemuda Muhammadiyah Malut

TERNATE, Mahabari.com –  Pernyataan Sikap Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku Utara, terkait pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi.

Sebagai bagian dari elemen pemuda yang senantiasa berkomitmen pada nilai-nilai keadilan sosial, pembangunan yang berkelanjutan, serta aspirasi masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip keumatan dan kebangsaan.

Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara. Menyampaikan 8 sikap yang disampaikan Ketua wilayah Muhammad Fadly, didampingi Sekretaris Wilayah Samsir Hamajen, Serta seluruh pengurus wilayah Sabtu (19/07/2025).

Bahwa, sikap ini harus dipenuhi terkait wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi, diantaranya:

1. Mendukung Pemekaran Secara Substantif. Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara mendukung aspirasi pembentukan DOB Kota Sofifi sepanjang pemekaran ini berlandaskan pada prinsip pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sofifi dan sekitarnya.
2. Menolak Pemekaran yang Bersifat Elitis dan Elitistik. Kami menolak segala bentuk pemekaran yang hanya berorientasi pada kepentingan elite politik semata tanpa pertimbangan matang terhadap kesiapan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, kapasitas fiskal daerah, serta dampak sosial-politik yang mungkin timbul.
3. Menuntut Transparansi dan Partisipasi Publik. Proses pembentukan DOB Kota Sofifi harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan partisipatif, melibatkan masyarakat sipil, tokoh adat, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat. Aspirasi masyarakat lokal harus menjadi landasan utama dalam setiap tahapan proses pemekaran.
4. Menekankan Kesiapan Infrastruktur dan Tata Ruang. Kota Sofifi yang saat ini berstatus sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara perlu memastikan kesiapan infrastruktur dasar, sistem pemerintahan yang fungsional, serta tata ruang yang terencana, sebelum dibentuk sebagai DOB yang otonom.
5. Mendorong Kajian Akademik dan Penilaian Objektif. Kami menyerukan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk melibatkan lembaga independen dan perguruan tinggi dalam melakukan kajian akademik yang komprehensif, objektif, dan berbasis data terhadap kelayakan pembentukan DOB Kota Sofifi.
6. Menyerukan Penegakan Prinsip Keadilan Regional. Dalam semangat otonomi daerah, pemekaran harus menjadi sarana memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah di Maluku Utara, bukan justru memperlebar disparitas atau menimbulkan konflik kepentingan antar daerah.
7. Meminta pemerintah pusat Menetapkan Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah Istimewa. Tidore secara historis mempunyai peran penting dalam mengokohkan NKRI, sehingga Tidore tidak boleh dikesampingkan dan dikucilkan dalam Pembangunan di Indonesia.
8. Mendesak pemerintah pusat agar membangun Jembatan yang menghubungkan Tidore- Sofifi sebagai solusi membangun konektifitas, dan mobilitas ekonomi.

Pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen Pemuda Muhammadiyah dalam mengawal kebijakan publik yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Peliput: Faisal

Editor: Faisal