“Gagal Tuntaskan Tapal Batas Enam Desa Halut – Halbar”
“AGK Abaikan Perintah Presiden Bangun Jalan Bandara Kaunang Kao”
TOBELO-Mahabari.Com, Tiga periode berkuasa di Gosale Sebagai Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) dinilai lupa memberikan kue pembangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara (Halut), sebagai basis Suku asalnya Tobelo Galela.
Kegagalan AGK menyelesaikan sejumlah problem di Maluku Utara selama menjabat hingga hampir mangakhiri masa periodenya. Telah menjalimi Halut. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Halut Muchlis Tapi-Tapi kepada sejumlah awak media di kantornya pada Jumat (22/09/2023).
Wabup Muchlis menyebutkan bahwa problem yang saat ini terjadi di Halmahera Utara, masi terus menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Bahkan dengan tidak adanya ketegasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut melihat penyelesaian sengketa 6 desa, justru akan memperpanjang polemik dan selalu menjadi imunitas.
“Kami melihat kewenangan provinsi menyelesaikan sengketa 6 desa masih belum ada, sehingga akan memunculkan gejolak ketika pemilu yang akan datang,” ungkapnya.
Wabup Muchlis juga memaparkan bahwa selain problem di 6 desa, justru AGK dinilai tidak ada keberpihakan ke Halmahera Utara dimana Presiden RI Joko Widodo yang menginstruksikan agar dilakukan pelebaran bandara kuabang kao dan pembangunan jalan bebas hambatan dari kuabang Kao menuju Sofifi justru diabaikan Justru AGK membangun bandara baru di loleo.
“Ada bentuk kekecewaan dimana instruksi Presiden untuk menindaklanjuti pembangunan di bandara kuabang Kao ternyata tak dilakukan. Harusnya hal ini ditindaklanjuti Pemprov Malut,” tegasnya.
Dijelaskannya Muchlis bahwa pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Perhubungan dan Dirjen Bina Marga serta telah menyampaikan terkait dengan keresahan tersebut. Dimana perlu dilakukan pelebaran bandara dari 30 meter menjadi 45 meter sehingga penerbangan di bandara kuabang Kao dapat berlangsung dengan aman dan lancar.
Ketua DPC Nasdem Halut ini juga menuturkan bahwa AGK dinilai mulai bergening diakhir periode kepemimpinan.
“Kami melihat AGK agak bergening. Bagi saya bisa saja kita bergeming soal ini tetapi Sofifi harus di lepas menjadi DOB sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, ada dua problem di bandara kuabang Kao yakni soal pelebaran dan pembangunan jalan bebas hambatan yang juga harus diselesaikan berdasarkan instruksi presiden yang harus menjadi prioritas Pemprov juga.
Peliput Kibo
