Aksi Protes Warnai Pemutaran Film Dokumenter: Yang Mengalir di Kawasi

TERNATE, Mahabari.com – Pemutaran film dokumenter, “Yang Mengalir di Kawasi” yang digelar TV Tempo di bioskop XXI Ternate. Senin (14/07/2025). Mendapat aksi protes dari sejumlah warga lingkar tambang.

Mereka menolak lokasi diskusi di luar area terdampak tambang dan menuntut agar kegiatan dilakukan langsung di kawasan tambang, yang merasakan dampak pengelolaan lingkungan oleh PT Harita Group.

Dalam aksi tersebut, warga membawa spanduk dan umbul-umbul yang menggambarkan kondisi lingkungan mereka, khususnya krisis air bersih yang hingga kini masih menjadi persoalan utama.

Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku Utara, Muhammad Fadly, turut menanggapi pemutaran film dokumenter tersebut. Ia menilai, film tersebut hanya menampilkan sisi positif pengelolaan air oleh perusahaan, namun mengabaikan fakta-fakta di lapangan.

“Dokumenter ini seolah ingin menunjukkan bahwa praktik pengelolaan air oleh perusahaan berjalan baik. Padahal masyarakat punya pengalaman langsung yang berbeda. Misalnya, di daerah yang hutannya telah dibuka, pasti dampaknya lebih parah dibanding yang masih alami,” jelas Fadly.

Fadly juga menyoroti minimnya transparansi dalam dokumenter tersebut, terutama terkait periode riset. “Harus dijelaskan data yang ditampilkan itu dari tahun berapa sampai kapan. Tanpa kejelasan ini, masyarakat akan menerima informasi yang bisa menyesatkan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya narasi positif, tetapi langkah nyata terhadap kesejahteraan mereka.

“Masyarakat menanti solusi nyata dari PT Harita, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penyediaan air bersih. Sampai hari ini, bahkan penampungan air atau reservoir belum juga tersedia, dan sumur bor masih diupayakan oleh warga sendiri,” kritik Fadly.

Ia juga menyebut bahwa masyarakat kini berada dalam persimpangan antara dua narasi: satu pihak menyampaikan dampak negatif tambang, sementara pihak perusahaan mempublikasikan sisi positifnya.

“Ini bisa membingungkan masyarakat dan menimbulkan perpecahan,” ujarnya.

Untuk itu, Fadly mendorong Pemerintah Provinsi Maluku Utara turut turun tangan dengan melakukan riset independen. Ia menilai penting adanya keterlibatan negara untuk memberi kejelasan informasi dan menghindari konflik antar warga.

“Jangan sampai masyarakat terus-menerus menjadi korban ketidakpastian. Kawasi hanya satu desa kecil, tapi sampai kini tetap terpinggirkan meski berada di tengah perusahaan besar bertaraf internasional,” tutupnya.

Peliput: Faisal

Editor: Faisal