Kadishub Kota Ternate
Nurjaya Hi Ibrahim

Home / Headline

Senin, 25 September 2023 - 02:30 WIT

Penerimaan PPPK Tidak Mengganggu Pembiayaan Lain APBD 2023


Foto Kepala BKD dan Satpol PP Halut

Foto Kepala BKD dan Satpol PP Halut

Bagikan

Maco : DPRD Harus Duduk Bersama BKD Atur Secara Baik

TOBELO-Mahabari.Com, Polemik penerimaan Pegawai Pusat dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Halmahera Utara (Halut), mulai ada titik terang. Penerimaan PPPK rupanya tidak mengganggu kondisi anggaran APBD berjalan.

Kepala BKD Halut, Ony Hendrik melalui rilis mengatakan, Kebijakan peneriaman PPPK murni kebijakan secara nasional berdasarkan kondisi masing-masing daerah. Kouta Halut yang telah disetujui Mentri Aparatur Sipil Negara (Menpan) RB sebanyak 1.024 Kouta.

Baca Juga  Puluhan Kades Di Halmahera Utara "Geruduk" Kantor BKAD

“jadi tidak digunakan anggaran lain untuk bayar gaji PPPK karena suda di alokasikan tersendiri oleh Pemerintah pusat,” beber Ony.

Ony menjelaskan, sesuai usulan formasi PPPK yang disetujui oleh Menpan RB, untuk Kabupaten Halut sebanyak 1024 orang. Pegawai PPPK yang dilaksanakan seleksi nanti itu, pembiayaannya bersumber dari Dana alokasi umum (DAU) yang ditetapkan oleh Mentri Keuangan.

“Setelah dihitung kebijakan anggaran yang bersumber pada pembiayaan DAU secara Spesifik grand, telah dihitung, dan ditetapkan oleh kemenkeu sebanyak Rp 47 milyar, dana tersebut dibayarkan ke Daerah berdasarkan laporan pelaksanaan seleksi, dan kelulusan PPPK. Dana tersebut harus  dilaporkan, kemudian ditransfer ke daerah. Jadi intinya hal ini, tidak mengganggu pembiayaan lain,” ujar Ony.

Baca Juga  Kemendikbudristek Ajak NHM Kerja Sama Program BIPA

Sementara Kepala Kemanan Pemda, Kasatpol PP Halut Muhammad Kacoa mengatakan, polemik PPPK ini, suda merembet ke publik. Tentunya masaalah ini, harus diatur secara baik, oleh BKD dan DPRD Halut.

“Saat ini, kaban BKD berkonsentrasi terkait penerimaan PPPK, maka DPRD seharusnya duduk bersama untuk mencari solusi, terkait problem keungan yang di alami daerah ini” Jelas M Kacoa.

Baca Juga  Ketua DPRD Tegaskan Pekan Depan TPP ASN Halut Harus Segera Dibayar

Muhammad Kacoa yang biasa disapa Maco menegaskan, Penerimaan PPPK ini, merupakan kebutuhan mendasar Pemda Halut. Bahkan ini peluang untuk menyelamatkan putra putri Halut, dari status honorer, dan pengangguran.

“ DPRD dan BKD harus duduk bersama, untuk mengatur secara baik skema penerimaan PPPK, tidak lagi berpolemik soal keuangan,” ujar Maco.


Bagikan

Baca Juga

Headline

Sat Intelkam Polres Pulau Taliabu Bagi 350 Paket Takjil

Headline

Ribuan Ikan Tewas Diduga Terkena Racun Limba Tahu

Ekonomi

Bapemperda Segera Lakukan Rapat Dengan Pemkot Soal KPDBU

Headline

Universitas Terbuka Ternate Lakukan Webinar Persiapan Pembelajaran 2023 – 2024 ganjil

Headline

Muhaimin Syarif Dicopot Dari Ketua Harian TKD Prabowo Gibran Maluku Utara

Headline

Disperindag Malut Janji Berikan Sarana Produksi VCO Groni Ke UMKM IKM Oti Production Di Pulau Moti

Headline

Komandan Korem 152 Babullah Launching Babinsa Hebat

Headline

Masyarakat Fitu Tagi Janji Wali Kota Ternate