Kadishub Kota Ternate
Nurjaya Hi Ibrahim

Home / Home

Selasa, 3 Oktober 2023 - 11:54 WIT

Gapeknas Halut Pertanyakan Pembayaran Proyek Pihak ke Tiga


Bagikan

TOBELO-Mahabari.Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional (Gapeknas) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), kesal dengan sikap Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halut.

Pasalnya, sejumlah pengusaha konstruksi tergabung dari Gapeknas Halut, mempertanyakan sistem pembayaran di BKAD Halut. Disenyalir ada pilih kasih dalam sistem pembayaran. Itu dibuktikan pengakuan para pihak ketiga, dimana BKAD Halut menjalankan SPM dan SP2D tidak berdasarkan antrean.

Kordinator Daerah Gapeknas Halut Iksan Tamodehe mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan kinerja Pemda melalui BKAD Halut. Betapa tidak, ada sebagian besar paket pekerjaan suda selesai, namun pembayaran masih nihil.

Baca Juga  Calon Anggota Bawaslu Malut Minim Pendaftar Perempuan

“ Kami mempertanyakan mekanisme pembayaran paket pekerjaan, sampai saat ini, banyak paket pekerjaan suda selesai, namun belum ada pembayaran,” Ujarnya. Selasa (03/10).

Menurut ia, jika hal ini dibiarkan, maka para pihak ke tiga bisa terjerat hukum. Sebab ada sejumlah besar pekerjaan tidak dapat diselesaikan akibat dari sistem pencairan yang rumit.

“ Kondisi ini, jika Pemda tidak membayar paket pekerjaan yang suda selesai dan progres 30 hingga 50 persen, ini berpotensi merugikan secara hukum bagi pihak ketiga,” bebernya.

Baca Juga  Penemuan Mayat Perempuan Gegerkan Warga Haltim

Iksan mantan Sekretaris KNPI Halut mendesak, Pemda Halut menggelar hering bersama pihak ke tiga, BKAD, Bupati, disaksikan lembaga penegak hukum, Kepolisian, dan Jaksa. Agar kondisi ini, dapat disaksikan sendiri oleh pihak penegak hukum.

“ Hering itu, biar jelas jika ada paket pekerjaan tidak selesai sampai tahun depan, kerena kendala dari sistem pembayaran Pemda Halut ke kontraktor. Jangan sampai jika pekerjaan tidak selesai, kami kontraktor jadi terjerat hukum,” bebernya.

Baca Juga  Saksi OTT Gubernur Maluku Utara Nyaris Bunuh Diri Di Toilet KPK

Iksan menambahkan, mewakili semua pengusaha Kontruksi lokal, mendesak Pemda Halut untuk memperjelas pembayaran pekerjaan. Pihaknya menyesalkan Pemda Halut mengambil keputusan sepihak, dengan mengatur pembayaran 50 persen tahun ini, dan 50 persen tahun muka melalui peluncuran.

“ Jika kesepakatan pembayaran 50 persen, maka harus dibayarkan, jangan memperumit pembayaran dengan alasan, Uang belum masuk, dan Uang abis,” Tambahnya

Peliput Kibo

editor Kibo


Bagikan

Baca Juga

Home

Gelar ToT BSNPG, Partai Golkar Solid Rebut Kursi Di Pileg 2024

Home

Seorang Siswa SMA Negeri 2 Ternate Dianiaya Oknum Polisi “DP3A Lambat”

Ekonomi

“Selain OTT” AGK Juga Tercatat Mengobral 54 Izin IUP Di Maluku Utara 

Home

Resmikan Puskesmas Labi -Labi, Bupati Ubaid : Tingkatkan Pelayanan

Advetorial

Diwakili Korem 152/Baabullah Penandatanganan Naskah Kerja Sama Polda Malut Dengan Kodam XVI/Pattimura 

Hedline

Bawaslu Malut Belum Pastikan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anak Kandung Gubernur

Home

Tercatat LHKPN Segini Harta Kekayaan Gubernur Maluku Utara

Hedline

Sebanyak 6089 Warga Halut Pindah Penduduk di Tahun 2023