Kadishub Kota Ternate
Nurjaya Hi Ibrahim

Home / Redaksi

Rabu, 5 Oktober 2022 - 15:43 WIT

DP3A Malut Perkuat Jejaring Penegakan Terhadap Anak Yang Terlibat Hukum


Bagikan

MAHABARI, TERNATE- Dalam penguatan dan penyelarasan antara jejaring aparat penegak hukum APH dalam pencegahan kekerasan dan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ABH, di Hotel Jati Ternate Rabu (5/10/2022)

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara (Malut) Musrifah Alhadar mengatakan, Restorative justice merupakan suatu perubahan regulasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Baca Juga  DPD Partai Gerindra Malut Akan Polisikan Pengurus Partai Yang Merusak Kantor

Kata Musrifah, sebelumnya hanya anak sebagai pelaku yang ditangani dari konteks pidana, namun kini Undang- undang SPPA mengatur juga anak sebagai korban dan termasuk anak sebagai saksi.

Untuk itu, perlindungan hukum yang diberikan melalui proses restorative justice yang melibatkan anak- anak diharapkan tidak sampai masuk ke ranah hukum dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Lanjutnya, disatu sisi tetap ada pertanggungjawaban pelaku terhadap korba, dan disisi lain pelaku juga tidak kehilangan hak- haknya sebagai seorang anak atau generasi penerus, salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan.

Baca Juga  Kuker ke Malut, Komisi VI DPR RI Minta BUMN Perkuat Industri Baterai

“Penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan restorative justice selama ini telah diupayakan oleh Pemerintah meskipun dalam pelaksaaannya masih belum mengalami perkembangan yang signifikan, ini tentunya membutuhkan sinergi antar lembaga diantaranya Kemenkumham, Kepolisian, Kementerian Pendidikan dan Agama dalam penanganan perkara pidana anak, agar terdapat pemahaman yang sama sampai ditingkat daerah tentang penanganan perkara pidana anak,” jelas Kepala DP3A Malut.

Sementara, Kasubdit IV Dirkrimum Polda Malut Kompol Anita Yuliyanto mengatakan, jika anak yang berhadapan dengan hukum dan tuntutannya dibawah tujuh tahun maka akan dilakukan penyelesaian diluar pengadilan atau disebut diversi.

Baca Juga  DPRD Kota Ternate Minta Dirut PDAM Ake Gaale Tagih Tunggakan Meter di Kelurahan Sangaji

“Ini dilakukan agar anak tersebut tidak lagi berhadapan dengan hukum, namun hal itu jika disetujui oleh keluarga atau pihak yang dikorbankan,” ungkap Anita

Dirinya berharap, anak tidak dihadapkan dengan persoalan hukum, makanya harus dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sebab masa depan anak tersebut masih panjang.

Peliput: Faisal
Editor: ZI


Bagikan

Baca Juga

Redaksi

Pembebasan Lahan Pembangunan Kantor Bappelitbang Ternate Dilakukan Bertahap

Redaksi

Wali Kota Ternate Enggan Komentari SE MenPAN-RB Terkait Pegawai Non ASN

Redaksi

Musyawarah Cabang IMM Ternate Hasilkan Dualisme Kepemimpinan

Lokal

Pemdes Tolonuo: Penghapusan Penerima BLT Sudah Sesuai Prosedur

Budaya

Festival Kebangsaan 2022, Resmi Dibuka

Pendidikan

Ini Alasan UMMU Ternate Tunda Jadwal Wisuda

Lokal

10 Perusahan Tambang Di Haltim Tidak Memiliki Dokumen Andalalin

Redaksi

Operasi Pekat Kie Raha I 2024 Berhasil Amankan 5 Sachet Ganja Kering Berat 3,9 Gram